Uncategorized
Beranda » Berita » Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Pemda Sula Masuk Ranking Ke 6

Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Pemda Sula Masuk Ranking Ke 6

 

Foto:Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula

SANANA- Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula mendapatkan renking peringkat ke 6 hasil terbaik dari “Evaluasi Kinerja Layanan Publik” kabupaten Kepulauan Sula masuk Peringkat 6 Se Maluku Utara dari 10 kabupaten/Kota yang ada

Ini sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian lembaga daerah tahun 2025.

Hal itu dibuktikan dengan di tanda tangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Rini Widiyanti di jakarta, Pada hari rabu (21/01/2026).

Kapala Dinas Kominfo kepulauan sula, Basiludin Labesi mengatakan Nama nama kabupaten kota yang masuk Ranking Hasil evaluasi kinerja Pelayanan Publik terbaik pada tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara oleh KEMENPANRB:

Ketua DPRD Sula Dan Keluarga, Berbagi Santunan Dan Buka Puasa Bersama

1. Kabupaten Halmahera Selatan B

2. ⁠Kabupaten Halmahera Utara B

3. ⁠Kota Tidore B-

4. ⁠Kabupaten Halmahera Timur B-

5. ⁠Kabupaten Halmahera Tengah C

Koni Sula Hadir Bersama Masyarakat Sulabesi Tengah, Berbagi Takjil Di Bulan Ramadhan

6. ⁠Kabupaten Kepulauan Sula C

7. ⁠Kota Ternate C

8. ⁠Kabupaten Halmahera Barat C-

9. ⁠Kabupaten Pulau Taliabu D

10. ⁠Kabupaten Pulau Morotai –

KNMP Mulai Dikerjakan,Ini Harapan Sekda Sula

Hasil Penilaian Tahun ini untuk Kabupaten Kepulauan Sula jauh lebih baik, karna hasil evaluasi tahun 2024 Kepulauan Sula ada di peringkat terakhir (juru kunci) tahun ini kita di peringkat ke 6

Basiludin Labesi, mengatakan semoga dengan adanya perubahan peringkat ini, evaluasi tahun 2026 nanti kita lebih baik lagi kedepan,untuk itu semua OPD harus mampu berbaur dengan kalangan masyarakat luas, harapnya

Adapun sampel penilaian secara nasional adalah dinas pencatatan sipil dan dinas pendidikan nasional, sedangkan untuk sampel

Penilaian mandiri adalah Dinas PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Puskesmas Pohea, Puskesmas Sanana dan Puskesmas Waiipa.Pungkasnya.(Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru






Spam Diblokir

Berita Populer






× Advertisement
× Advertisement